Cost recovery vs gross split: dua cara negara dan kontraktor membagi hasil migas

Ditulis dan diperiksa 28 September 2026 · Redaksi BintangToken

Minyak dan gas di perut bumi Indonesia dikuasai negara. Perusahaan seperti Energi Mega Persada bekerja sebagai kontraktor melalui kontrak kerja sama. Pertanyaannya: bagaimana hasil produksi dibagi, dan siapa menanggung biayanya? Dua jawaban yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai skema cost recovery dan gross split.

Asal-usul kontrak bagi hasil

Kontrak bagi hasil (production sharing contract, PSC) bukan temuan baru. Wikipedia bahasa Inggris mencatat bentuk yang mirip dengan yang dipakai sekarang pertama kali diterapkan di Indonesia pada 1960-an. Intinya, negara tetap pemilik sumber daya, sementara kontraktor menanggung risiko mencari dan mengembangkan lapangan dengan imbalan bagian produksi.

Di sisi negara, pelaksana pengelolaan kegiatan hulu saat ini adalah SKK Migas, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 setelah Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas pada 13 November 2012. Kontraktornya disebut kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Skema cost recovery: pulihkan biaya dulu, bagi kemudian

Dalam skema ini, kontraktor menalangi biaya eksplorasi, pengembangan, dan operasi. Ketika lapangan berproduksi, sebagian nilai produksi dipakai untuk mengembalikan biaya yang disetujui — di literatur internasional disebut cost oil. Sisanya, profit oil, dibagi antara negara dan kontraktor dengan persentase yang tertulis di kontrak. Konsekuensinya, negara ikut berkepentingan atas besarnya biaya, sehingga rencana kerja dan anggaran kontraktor memerlukan persetujuan.

Skema gross split: bagi dari produksi kotor

Abstrak resmi Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2024 menyebut gross split sebagai kontrak bagi hasil "tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi". Produksi kotor dibagi langsung; biaya ditanggung kontraktor dari bagiannya sendiri. Besarnya bagian ditentukan oleh bagi hasil dasar yang disesuaikan dengan sejumlah komponen, misalnya karakter lapangan.

Jejak aturannya, menurut basis data hukum Kementerian ESDM:

• 2017Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; perlakuan pajaknya diatur PP Nomor 53 Tahun 2017.
• 2019Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2019, perubahan kedua.
• 2020Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020, perubahan ketiga.
• 2024Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2024 (12 Agustus 2024) mencabut Permen 08/2017; pedoman komponennya dalam Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01/MEM.M/2024.

Abstrak Permen 13/2024 juga menyebut bahwa kontrak paling sedikit memuat 17 ketentuan pokok, mulai dari penerimaan negara dan wilayah kerja sampai pengembangan masyarakat sekitar serta jaminan hak masyarakat adat. Angka persentase bagi hasil dasar tidak kami tulis di sini; bila Anda membutuhkannya, rujuk langsung naskah peraturan dan keputusan menteri tersebut.

Ilustrasi angka: siapa menanggung biaya?

Contoh berikut rekaan dan hanya untuk memperlihatkan logika, bukan tarif yang berlaku. Anggap nilai produksi setahun 100 satuan, biaya 30 satuan, dan pajak diabaikan.

Pelajaran dari tabel rekaan ini: pada gross split, efisiensi biaya sepenuhnya menjadi untung atau rugi kontraktor, sehingga laba lebih sensitif terhadap pembengkakan biaya. Pada cost recovery, sebagian risiko biaya ikut ditanggung bagian negara.

Dampaknya pada cara membaca emiten

• Produsen seperti ENRG: cari tabel wilayah kerja di laporan tahunan — biasanya disebut jenis kontrak, hak partisipasi, dan tanggal berakhir kontrak. Blok dengan skema berbeda perlu dibaca terpisah.
• Penyedia jasa seperti ELSA: skema kontrak memengaruhi cara operator menekan biaya, termasuk biaya jasa yang mereka beli.
• Penyalur seperti PGAS: kaki hulunya lewat anak usaha juga tunduk pada kontrak kerja sama.